MARlSKA FlBRlCLA, 039313702
(1997)
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN (UU NO.4 TAHUN 1996)
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH.
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Abstract
Dengan berlakunya UU No.4/1996 sangat memungkinkan bagi calon konsumen untuk membeli satuan rumah hunian di lingkungan realestat melalui fasilitas KPR walaupun Sertifikat Hak Guna Bangunan dari pihak pengembang (developer) masih dibebani Hak Tanggungan sehubungan dengan diperolehnya fasilitas pinjaman kredit konstruksi. UU No.4/1996 melalui pasal-pasalnya telah menetapkan mekanisme yang harus ditempuh oleh pihak debitur yaitu developer ataupun pembeli rumah serta pihak bank selaku kreditur. Mekanisme yang harus ditempuh sehubungan dengan masalah diatas adalah me1alui proses roya ataupun roya parsial. Roya parsial dapat dilakukan walaupun status sertifikat yang dijaminkan atau dibebani Hak Tanggungan dalam pemberian kredit konstruksi masih berupa HGB induk. Roya parsial ini mekanismenya telah diatur dalam pasal 2 UU No.4/1996. Roya parsial ini dapat dilaksanakan sepanjang dalam pemasangan APHTnya telah diperjanjikan terlebih dahulu.
Actions (login required)
 |
View Item |
