INDRI NOVITASARI, 031211131146 (2016) RENVOOI PROCEDURE TERHADAP PERSELISIHAN UPAH DAN PESANGON PEKERJA DALAM PERUSAHAAN PAILIT. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FH.196-16 Nov r abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (fulltext) 50958.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, banyak terjadi penolakan oleh serikat pekerja karena mereka menganggap bahwa aturan tersebut terlalu memihak kepada pengusaha bukan kepada pekerja/buruh. Selain itu, di pertengahan tahun 2015 juga terdapat banyak sekali perusahaan yang jatuh pailit, sehingga mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerja/buruh. Ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka seketika itu pekerja/buruh akan mengalami PHK. Oleh karena itu, maka debitor pailit harus membayar segala tunggakan upah pekerja/buruh yang belum di bayar baik sebelum putusan pailit dijatuhkan maupun setelah putusan pailit dijatuhkan. Namun sering terjadi perselisihan dalam pemberesan harta pailit mengenai upah dan pesangon atau pun hak-hak lain dari pekerja/buruh. Ketika itu terjadi maka hal pertama yang harus dilihat ialah kedudukan upah dan pesangon atau hak-hak lain dari pekerja/buruh. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014, dapat mempertegas kedudukan upah dan pesangon atau hak-hak lainnya dalam hal perusahaan pailit, yaitu: pemenuhan upah harus didahulukan sebelum kreditor separatis, sedangkan pesangon atau hak-hak lain dari pekerja/buruh harus didahulukan sebelum kreditor preferens yang lain dibayar dan sesudah kreditor separatis dibayar. Dan ketika terjadi perselisihan dalam daftar pencocokan piutang, maka pekerja/buruh yang diwakilkan oleh advokat dapat menempuh dengan gugatan prosedur renvoi, yaitu gugatan bantahan terhadap daftar pencocokan piutang yang dikembalikan ke majelis hakim niaga yang menjatuhkan putusan pailit sehingga tidak perlu diadakan gugatan terpisah, dimana hakim pengawas cukup menunjuk pihak-pihak untuk hadir dipersidangan Pengadilan Niaga. Kata kunci : renvooi procedure, upah dan pesangon atau hak-hak lain pekerja/buruh.

Actions (login required)

View Item