Muhammad Rizal Laksana (2015) Perubahan Hubungan Hukum Kontrak Karya Menjadi Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Akibat Hukum Pemutusan Kontrak Karya Secara Sepihak. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN JUDUL) HALAMAN JUDUL.pdf Download (657kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (379kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (508kB)
	Text (BAB I) BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (558kB)
	Text (BAB II) BAB II PEMUTUSAN KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN....pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III URGENSI PERUBAHAN REZIM KONTRAK....pdf Restricted to Registered users only Download (592kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR BACAAN.pdf Download (499kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan kaya dengan hasil alamnya. Sumberdaya alam berupa hasil pertambangan mineral dan batubara tersebar dari Sabang sampai Merauke. Agar dapat digunakan secara maksimal bagi kepentingan rakyat dibutuhkan pengelolaan yang baik dan benar. Kontrak karya merupakan bentuk pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara telah diubah keberadaannya dengan izin usaha pertambangan. Kedaulatan Negara terhadap penguasaan hasil tambang harus dipertegas dengan cara pemutusan kontrak karya secara sepihak apabila para pengusaha pertambangan tidak mengikuti peraturan hukum yang telah diganti dengan tidak meninggalkan unsur proporsionalitas terhadap adanya kontrak karya yang telah ada sebelumnya. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah doctrinal research, dengan metode pendekatan masalah berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini berusaha untuk menganalisis keabsahan pemutusan kontrak karya secara sepihak oleh pemerintah serta urgensi perubahan sistem pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dari sebelumnya berbentuk kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pemutusan kontrak karya dapat dilakukan oleh pemerintah indonesia didasarkan pada kedaulatan negara atas sumberdayanya dan penegakan hukum dalam usaha pertambangan. Akan tetapi pemutusan tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena melibatkan unsur asing dengan nilai investasi dan penerimaan negara yang sangat besar. Urgensi dari perubahan kontrak karya ke izin usaha pertambangan tidak lain adalah karena kerusakan lingkungan yang sangat parah di wilayah sekitar pertambangan, pendapatan negara yang masih sangat sedikit dibandingkan keuntungan penjualan oleh pengusaha pertambangan asing serta lemahnya posisi pemerintah Indonesia dalam kontrak karya yang sejajar dengan pihak asing akibat adanya hubungan kontraktual. Kata kunci : Kontrak karya, Pemutusan sepihak, Pertambangan mineral dan batubara, Kedaulatan.

Actions (login required)

View Item