R. HERLAMBANG PERDANA W., 039414035
(1998)
KEBIJAKAN PENANGGUHAN UPAH BURUH DI INDONESIA (STUDI KASUS PERUSAHAAN SEPATU DI PT. WITRAINTI JAYASAKTI SURABAYA).
Skripsi thesis, Airlangga University.
Abstract
Uraian mengcoai kebijakan pcnangguhan upah buruh di Indonesia sangatlah kompleks sekali, terutama kajian yang dilakukan dalam mencennati persoalan-persoalan yang terjadi tidak saja berdimensi hukum (yuridis-nonnatil) namun juga berkaitan ernt realitas yang me\ingkupi dunia perburuhan (sosiQyuridis). Rangkaian analisis dalam skripsi menl,'Cnai kajian yuridis terhadap kebijakan peoangguhan upah buruh di indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Konscp pengupahan buruh di Indonesia merupakan konsep yang mengacu dari beberapa sistem perekonomian., namun memiliki karakteristik yang membedakan dengan konsep-konsep pengupahan yang lain. Ini disebabkan sistem perekonomian di Indonesia dilandasi oleh Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, sehingga dalam hal pengupallan peranan pemeriniah sangat domlnan atau kuat dalam mengontrol pasar tenaga kerja, menciptakan kestabilan dan keseimbangan kekuatan ekonomi, serta mencegah adanya persaingan tidak sehat yang dapat mengganggu kepentingan buruh. Sedangkan peraturan upah buruh di Indonesia masih menunjukkan adanya peraturan yang merugikan kepentingan bUfUh, yakni Permenakcr Nomor PER· OJ/MEN/1997 yang memberikan peluang kepada perusahaan untuk tidak membayar ketentuan UMR yang baru, atau membayar di bawah ketentuan UMR
Actions (login required)
 |
View Item |
