PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI DI OBYEK WISATA (STUDI DESKRIPTIF TENTANG USAHA PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG UNTUK MEMAJUKAN OBYEK WISATA WADUK WONOREJO)

Nita Dwi Nantasari (2004) PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI DI OBYEK WISATA (STUDI DESKRIPTIF TENTANG USAHA PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG UNTUK MEMAJUKAN OBYEK WISATA WADUK WONOREJO). Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
KK FIS PW 14-05 NAN P.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam perkembangan pariwisata dewasa ini, ke1engkapan alat transportasi dan kemudahan aksesibilitas di obyek wisata merupakan faktor yang paling mendasar dala suatu industri pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata dalam gaya hidup modem ini bukan hanya dikonsumsi oleh kaum menengah ke atas saja melainkan juga oleh kaum menengah kebawah. Suatu industri pariwisata seolah tak mungkin lepas dari sarana transportasi. Untuk itu, pengadaan sarana transportasi umum sangat diperlukan di suatu kawasan wisata. Obyek wisata merupakan akhir dari perjalanan wisata dan haru memenuhi syarat aksesibilitas, artinya obyek wisata terse but harns mudah dicapai dan dengan sendirinya juga mudah ditemukan. Oleh karena itu harns selalu ada jalan menuju obyek wisata. Kondisi jalan umum dan jalan akses menentukan aksesibilitas sesuatu obyek wisata. Serta yang terakhir "how to reach" dimana daerah tersebut harus dapat dijangkau dengan mudah dan harns tersedia sarana transportasi yang memadai untuk menjangkau obyek wisata tersebut. Adanya sarana angkutan bukanlah jaminan terjadinya suatu transferabilitas. Sarana angkuatan yang memenuhi syarat, memungkinkan suatu daerah wisata dapat intens dikunjungi oleh wisatawan dan dapatlah terjadi transferabilitas. Guna membantu industri pariwisata, negara dapat mengambil berbagai langkah mulai dari memantapkan situasi yang layak bagi investasi swasta sampai pada pengeluaran ketentuan-ketentuan yang menjamin kestabilan ekonomi, dan secara aktif mempersiapkan para investor dalam pariwisata dengan subsidi-subsidi yang luar biasa. Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang kepariwisataan pada dasamya adalah merupakan penjabaran dari kebijaksanaan nasional, yang telah digariskan baik dalam GBHN maupun dalam program-program PELITA. Hal ini telah dirumuskan dalam program pengembangan pariwisata pada setiap PELITA, yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan bagian internal dari pengembangan pariwisata nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu pengembangan pariwisata selalu didasarkan dan sejalan dengan kebijaksanaan, pola pengembangan dan tujuan-tujuan nasional. Untuk meningkatkan arus wisatwan, maka pembangunan harns memperhatikan penunjang dan pariwisata yang di dalamnya terdapat elemen transportasi pariwisata. Dengan adanya elemen transportasi pariwisata ini dapat menunjang lancarnya pariwisata yang ada di Indonesia, sehingga tujuan pembangunan untuk meningkatkan dunia pariwisata Indonesia akan segara terwujud apabila terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengelola wisata. Kerjasama dalam hal ini harnslah didominasi oleh pemerintah. Karena pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan , merupakan pihak yang utama dalam suatu pengembangan suatu obyek wisata.

Item Type: Thesis (Tugas Akhir D3)
Additional Information: KKB KK-2 Fis PW 14/05 Nan p
Uncontrolled Keywords: TRANSPORTATION, TOURISM
Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation > GT Manners and customs > GT5220-5286 Customs relative to transportation and travel
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pariwisata (D3)
Creators:
CreatorsNIM
Nita Dwi NantasariNIM070010672-S
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorFalih Suaedi, Dr., Drs., M.SiUNSPECIFIED
Depositing User: S.Sos. Sukma Kartikasari
Date Deposited: 17 Jan 2017 23:17
Last Modified: 17 Jan 2017 23:48
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/51280
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item