EVlYANTI ROFRAIDA, 079414355
(2000)
KEBIJAKAN IMF DALAM PENANGANAN KRISIS ASIA TENGGARA : ANALISIS lSI LETTER OF INTENT THAILAND, FILIPINA DAN INDONfSIA ( JULI 1997 -DESEMBER 1998 ).
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
ABSTRAK
Diawali dengan jatuhnya mata uang baht Thailand yang kemudian disusul oleh beberapa mata uang di Asia Tenggara, diantaranya peso Philippina, ringgit Malaysia dan rupiah Indonesia, menyebabkan krisis ekonomi menimpa kawasan tersebut. Krisis tersebut selain dipicu oleh jatuhnya mata uang, kondisi tersebut juga disebabkan kebijakan makro ekonomi yang keliru, masa jatuh tempo pembayaran hutang yang bersamaan di ketiga negara tersebut, manajemen yang keliru dalam pengaturan keuangan dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Krisis tersebut membuat perekonomian negara benar-benar terpuruk sehingga negara-negara yang terkena krisis seperti Thailand, Philippina dan Indonesia memohon bantuan terhadap IMF untuk memulihkan kondisi perekonomian mereka. Dalam memohon bantuan finansial, suatu negara harus menyelesaikan dan melaksanakan letter of intent yang dibuat bersama IMF sebagai suatu persyaratan. Letter (~f intent tersebut biasanya dilengkapi oleh Memorandum qf Economic and Financial Policies.
Penelitian ini menggunakan teori penyesuaian struktural (Structural Adjustment) dan pendekatan ekonomi politik baru dalam usaha menjawab bagaimana sebenarnya kebijakan-kebijakan penanganan krisis yang disepakati IMF bersama negara pemohon bantuan yang termuat qalam letter (~f intent tersebut. Letter (?l intent ketiga negara tersebut di atas a~an diana\isis isi untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif untuk menggambarkan karakteristik kebijakan pegara yang disepakati bersama IMF yang tennuat dalam letter ofintent. Sedangka,n teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan dan memanfaatkan sumber resmi dari situs internet. Jangkauan penelitian yang diambil yaitu Juli 1997 sampai Desember 1998.
Setelah dianalisis dapat ditarik suatu simpulan yang mendukung hipotesis bahwa pada dasarnya leller of intent tersebut memiliki standar kebijakan yang sama hanya' saja disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Walaupun bertujuan perbaikan ekonomi tetapi kebijakan yang dimuat tidak hanya bernuansa ekonomi tetapi juga politik dalam hal ini yang mengatur aspek pemerintahan.
Actions (login required)
 |
View Item |
