DWI DANAN PASWANTO PANGARSO, 048612234 (2013) PERANAN PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DALAM PENGELUARAN PEMBANGUNAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-pangarsodw-26157-8.abstr-k.pdf Download (141kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Dalam mengisi dan melaKsanakan pembangunan, masalah keuangan merupakan masalah pokok pemerintah, yaitu dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang harus dilakukan oleh pemerintah demi kesejahteraan. Masalah penerimaan dan pengeluaran tidak hanya merupakan monopoli Pemerintah Pusat saja, tetapi juga merupakan masalah utama bagi Pemerintah Daerah. Menurut, data tahun anggaran 1988/1989 penerimaan Pemerintah Daerah pada kenyataan masih sangat tergantung pada sumbangan Pemerintah Pusat, sekitar 65X penerimaan Pemerintah Daerah berasal dari sumbangan/bantuan Pemerintah Pusat. Sedangkan pendapatan asli daerah hanya mampu menyumbang sekitar 20% dari total penerimaan Pemerintah Daerah, dengan demikian peranan pendapatan asli daerah kurang lebih hanya sepertiga dari peranan Pusat. Propinsi Jawa Timur juga mengalami kondisi yang sama dengan propinsi lainnya di Indonesia, dimana 70%.penerimaan Propinsi Jawa Timur masih tergantung pada penerimaan pusat. Sedangkan peranan pendapatan asli Propinsi Jawa Timur hanya menyumbang sekitar 25% dari total penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur Perusahaan Daerah yang diharapkan menjadi tulang punggung Perekonomian Jawa Timur, ternyata hanya memberikan sumbangan 0,57% dari total Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Timur. Sumbangan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Timur ternyata berasal dari Pajak Daerah, yang menyumbang 84% dari total Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Timur Melihat kenyataan di atas timbul pertanyaan, "Masih berperankah Perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagai sumber dana Pembangunan propinsi Jawa Timur". Dengan menggunakan alat. bantu statistik, pertanyaan tersebut ternyata dapat terjawab bahwa keberadaan Perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Timur belum dapat diandaikan sebagai sumber dana Pembangunan Propinsi Jawa Timur. Kelemahan yang paling utama terjadi pada perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Timur adalah terperangkapnya Perusahaan Daerah pada birokrasi dari regulasi Pemerintah Daerah. Dengan demikian jalan pertama yang harus ditempuh untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada Perusahaan Daerah adalah perlunya deregulasi Perusahaan Daerah oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK-2 C.382/92 Pan p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | NATIONAL INCOME | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3820-3836 Economic constitution, policy, planning, and development | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mr Bambang Husodo | ||||||
Date Deposited: | 29 Jul 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 02 Sep 2016 06:13 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/5230 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |