KRISTIN NATALLIA, 041211331297 (2016) PERSEPSI PEMILIK RUMAH KOS DI KECAMATAN GUBENG TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTASURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Study Pada Pajak Daerah Mengenai Pajak Rumah Kos). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) 10 52466 ABSTRAK.pdf Download (137kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 52466.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing, maka pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berasal dari pajak daerah.Surabaya dikenal sebagai kota pendidikan karena memiliki sejumlah perguruan tinggi ternama.Seiring dengan banyaknya pendatang yang berasal dari luar kotaSurabaya yang sebagian besar merupakan mahasiswa, dinilai bahwa bisnis rumah kos merupakan usaha yang memiliki potensi dan keuntungan yang sangat besar. Dengan akan diterapkannya pemungutan pajak rumah kos di Kota Surabaya seperti yang diuraikan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang pajak daerah tentu akan menimbulkan berbagai argumen dan persepsi yang berbeda pada para pemilik rumah kos. Fokus penelitian ini akan dibahas menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat menggambarkan bagaimana pandangan pemilik rumah kos terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah khususnya pajak rumah kos. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kurangnya pengetahuan pemilik rumah kos terkait pajak kos dikarenakan sampai saat ini sebagian besar dari mereka hanya mendapat informasi dari media. Selain itu didapatkan hasil bahwa tarif pajak kos sebesar 5% dirasa sudah wajar namun kriteria objek pajak dirasa kurang adil. Sedangkan untuk mekanisme pemungutan pajak sudah dirasa sesuai oleh para pemilik kos. Untuk itu rekomendasi dari penulis perlunya sosialisasi langsung dan merata serta pendataan dari pemerintah dan pengkajian ulang peraturan terkait dengan besaran tarif pajak kos serta perlunya penambahan kriteria objek pajak kos yang bukan hanya terbatas pada jumlah kamar dan harga perkamar namun pemerintah harus melihat pendapatan yang diterima dari hasil sewa rumah kos tersebut.

Actions (login required)

View Item