ROBBY SETIABUDI MADJID, 049711862IE (2002) PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PIUTANG YANG NYATA - NYATA TlDAK DAPAT DITAGIH DALAM UPAYA UNTUK MEMPEROLEH PPENGHEMATAN PAJAK DI PT. BRI SURABAYA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview

Text (ABSTRAK) KK A 26 02 Mad p.pdf Download (643kB) | Preview

Abstract

Pemerintah sedang giat-giatnya untuk menjadikan scklor pajak sebagai unsur potensial penerimaan negara, hal ini dapat terlihat dcngan disahkannya tiga undangundang t·.~":l tentang perpajakan menggantikan undang-undang tcrdahulu yang dianggap belum berperan optimal dalam mengisi kas negara. Ternyata, salah satu dari ketiga undang-undang baru tersebut--yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan--relatif Iebih banyak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan tax: avoidence dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, Piutang merupakan salah satu bagian penting dari aktiva yang tertera pada neraca suatu perusahaan, namun pada kenyataannya jarang sckali ditemui perusahaan yang mampu menagih semua piutangnya pada debitur, Kadang kala jumlah piutang yang tidak dapat ditagih ini cukup material sehingga akhirnya menyebabkan penurunan keuntungan dalam tingkatan yang signi fikan juga. Faktor tersebut di atas inilah yang mendasari UU PPh tahun 2000 memasukkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagai salah satu unsur yang mengurangi penghasilan bruto, sehingga mengakibatkan jumlah pajak penghasilannya berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah laba fiskal. Pada tahun fiskal yang berakhil 31 Desember 2001 PT Boma Bisma lndra terbebani dengan pajak penghasilan terutang sebesar Rp 1.017.701.800. Menurut perhitungan, jika dilakukan lax: avoidance terhadap piutang macet (had debt), maka perusahaan tersebut dapat menghemat sebesar 12,87% sehingga pajak penghasilan terutangnya menjadi Rp 886.675.600. Perusahaan disarankan untuk menggunakan fasilitas tax: avoidance ini agar terhindar dari opportunity cost sebesar Rp 131.026.200 serta disarankan juga untuk melakukan perencanean pajak pada sektorsektor lainnya sehingga koreksi positif pada laba komersil dapat ditekan.

Actions (login required)

View Item