VISTA ROSYIDA (2003) ANALISA RASIO APBD SEBAGAI SALAH SATU ALAT UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview

Text (ABSTRAK) KK A 79.03 Ros A(2002).pdf Download (296kB) | Preview

Abstract

Dalam era reformasi keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk merealisasikannya Pemerintah Pusat mengeluarkan berbagai peraturan, diantaranya PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam pasal 4 PP No. 105/2000 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berIaku, efisiep, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Actions (login required)

View Item