EVA LUSIANA (2015) PENERAPAN MANAJEMEN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA FREIGHT FORWARDING DENGAN REIMBURSEMENT ATAU RE-INVOICING DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN ARUS KAS PT MIP, SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (366kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (81kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (82kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (90kB)
	Text (TINJAUAN PUSTAKA) 5. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Download (556kB)
	Text (METODOLOGI PENELITIAN) 6. BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.pdf Download (87kB)
	Text (ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN) 7. BAB 4 ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.pdf Download (285kB)
	Text (KESIMPULAN SARAN) 8. BAB 5 KESIMPULAN SARAN.pdf Download (77kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (81kB)

Abstract

Skripsi ini membahas penerapan manajemen Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding pada PT MIP. Secara umum, Jasa freight forwarding atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mewakili tugas pengiriman barang (consignor/shipper/exporter) ataupun mewakili tugas penerima barang (consignee/importer) yang diperlukan untuk terlaksananya pengiriman barang ekspor maupun impor baik melalui darat, laut, maupun udara. Dalam prakteknya, perusahaan freight forwarding atau forwarder (PT MIP) bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut antara lain perusahaan pengangkutan (transportasi darat, laut dan udara), perusahaan bongkar muat, dan perusahaan pelayanan peti kemas. Forwarder disebut sebagai pihak yang mewakili pemilik barang dalam mengurus pengiriman barangnya maupun kewajiban pabeannya dalam rangka ekspor atau impor. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai maupun peraturan pelaksananya belum mengatur secara khusus mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding sehingga forwarder masih kesulitan dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajaknya. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana menghitung Dasar Pengenaan Pajak atas jasa freight forwarding sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut forwarder ke konsumen/pemilik barang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Begitu juga dengan jasa lain yang dilakukan diluar dari bisnis utamanya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa forwarder belum sepenuhnya memahami perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas bisnisnya. Hasil penelitian menyarankan agar forwarder mengirimkan surat atau bertanya langsung ke Direktorat Jenderal Pajak untuk menjawab permasalahan yang ada dan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat peraturan perpajakan mengenai jasa freight forwarding yang dapat memberikan kepastian kepada para forwarder.

Actions (login required)

View Item