FINNA DEWI OKTAVIA, 041310213055 (2016) ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PERUSAHAAN MULTI LEVEL MARKETING DI PT. FD SESUAI DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO 32 TAHUN 2015. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FV.P. 87-16 Okt a abstrak.pdf Download (72kB) | Preview
	Text (bab) FV.P. 87-16 Okt a bab.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB) | Request a copy
	Text (lampiran) FV.P. 87-16 Okt a lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

3.1 Simpulan Berdasarkan dengan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan adalah: 1. Sesuai dengan PER-32/PJ/2015 Wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai distributor perusahaan Multilevel Marketing adalah termasuk dalam golongan penerima penghasilan dari bukan pegawai. 2. Jika penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai lebih dari satu kali dalam satu tahun sehubungan dengan pekerjaan maka dapat disebut dengan penghasilan yang bersifat beresinambungan. 3. Menurut pasal 13 ayat (1) PER-32/PJ/2015 Penghasilan yang bersifat berkesinambungan dapat menerapkan PTKP dalam perhitungan pajak terutangnya dengan memenuhi beberapa syarat yaitu telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. 3.2 Saran a. Saran untuk Mr. R Dengan menerapkan PTKP dalam perhitungan, maka akan menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi yang dipotong karena terjadi penghematan pajak dan dapat menerima penghasilan lebih besar. Jika tidak menerapkan PTKP dalam perhitungan, maka menguntungkan bagi pihak pmotong karena dapat terhindar dari pajak kurang bayar di kemudian hari. b. Saran untuk PT FD Seharusnya PT FD memberlakukan PTKP sebagai pengurang bagi anggota distributornya yang mendapatkan penghasilan yang telah memenuhi syarat sebagai penerima pengurangan PTKP agar anggota yang telah membantu dalam pendistribusian produk perusahaannya merasa tidak dirugikan dan nyaman dapat bekerja sama dengan PT FD. c. Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Sebaiknya mahasiswa diberikan suatu contoh kasus yang sebenarnya agar dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dengan cara pihak fakultas mendirikan suatu biro konsultasi seperti layaknya kantor konsultan pajak yang dijalanakan oleh mahasiswa fakultas vokasi khusunya program studi perpajakan dengan dibimbing dan diawasi oleh dosen pengajar dan dilindungi oleh pihak fakultas serta pihak fakultas membantu dalam pemasaran agar dapat mendapatkan klien untuk mempercayakan urursan perpajakan dipegang oleh mahasiswa Program Studi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

Actions (login required)

View Item