NURUL ULFA ENDAH KUSWANTI, 041310213099 (2016) PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI PADA SUBKONTRAKTOR PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK. DIVISI KONSTRUKSI IV SURABAYA. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FV.P. 91-16 Kus p abstrak.pdf Download (149kB) | Preview
	Text (bab) FV.P. 91-16 Kus p bab.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (lampiran) FV.P. 91-16 Kus p lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

3.1 Simpulan Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Pelaksanaan Subkontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Divisi Konstruksi IV adalah sebagai berikut : Subyek pajak PPh pasal 4 ayat 2 dibedakan menjadi 3 jenis yaitu perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi yang terdaftar dan memiliki kualifikasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. CV Anugerah Karya Sentosa sebagai subkontraktor PT Adhi Karya yang memiliki kualifikasi usaha kecil dan telat terdaftar dalam LPJK. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 subkontraktor CV Anugerah Karya Sentosa sebesar 2% dari Nilai Kontrak tidak termasuk PPN dan bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Kewajiban perpajakan dalam usaha konstruksi yang dijalankan oleh PT Adhi Karya meliputi kewajiban memotong, menyetor dan melapor pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Dalam implementasi menjalan kewajiban perpajakan seperti tatacara, alur, prosedur dan persyaratan dokumen PT Adhi Karya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi, namun terkadang dalam penyetoran pajak penghasilan terdapat beberapa kendala dan masalah yang mengakibatkan PT Adhi Karya terlambat dalam menyetor, tetapi meskipun begitu PT Adhi Karya bertanggung jawab dan langsung memenuhi sanksi yang berlaku. 3.2 Saran Berdasar kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan kepada beberapa pihak terkait, antara lain: 3.2.1 Saran Untuk PT Adhi Karya PT Adhi Karya sebaiknya lebih memahami peraturan perpajakan yang terkait dengan jasa konstruksi untuk meghindari terjadinya kesalahan dalam menentukan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan juga menghindari terjadinya keterlambatan dalam melakukan penyetoran atau pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. 3.2.2 Saran Untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Dalam rangka bertujuan untuk memajukan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut : 1. Memberikan pengaplikasian materi kuliah pada dunia kerja untuk mempermudah mahasiswa dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah menempuh program Diploma di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 2. Memberikan sarana bagi mahasiswa yang sedang menempuh Tugas Akhir untuk mempermudah dalam mencari informasi dan referensi guna menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.

Actions (login required)

View Item