INDRA MARDIANA, 091224853007 (2016) MANAJEMEN PENYIDIKAN DARI PENYIDIK POLRI KE JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN BERKAS PERKARA (Studi Kasus Pengadaan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) TKIK. 16-16 Mar m abstrak.pdf Download (80kB) | Preview
	Text (fulltext) TKIK. 16-16 Mar m.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis manajemen penyidikan dalam penyelesaian berkas perkara dari penyidik ke jaksa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang menguraikan preposisi hukum atau kejadian nonhukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen penyidikan dalam penyelesaian berkas perkara yang Penyidik Polri ke Jaksa dimulai dengan proses penyelidikan atas adanya dugaan tindak pidana berdasarkan laporan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat, yang kemudian dari hasil penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan guna menemukan adanya peristiwa pidana. Hasil dari penyidikan tersebut diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk ditentukan kelayakan Berkas Perkara dapat dilanjutkan pada proses pra penuntutan guna pembuatan dakwaan terhadap tersangka. Apabila Berkas Perkara dinilai tidak layak untuk dilanjutkan berdasarkan analisa Jaksa Penuntut Umum, maka Berkas Perkara dikembalikan ke penyidik untuk dipenuhi. Dalam proses penyidikan tersebut, yang menjadi tolok ukur menajemen penyidikan dalam penanganan tindak pidana adalah KUHAP. setiap penyelesaian berkas perkara dari Penyidik Polri ke Jaksa, acapkali terkendala dengan adanya sikap egosentris setiap instansi Polri dan Jaksa tersebut sehingga memperlambat terpenuhinya unsur delik yang yang hendak disangkakan kepada Tersangka atau guna menemukan adanya peristiwa tindak pidana. Sikap egosentris yang dimaksud adalah kewenangan secara internal yang didasarkan pada manajemen penyidikan dalam menentukan ada atau tidak adanya peristiwa pidana yang dinilai dari kelengkapan Berkas Perkara yang diselesaikan oleh penyidik Polri. Kewenangan internal itu sendiri dari manajamen penyidik Polri hingga Jaksa Penuntut Umum, yang semuanya memiliki manajemen secara internal. Kata kunci: manajemen, penyidikan, Polri, Jaksa

Actions (login required)

View Item