NANA VITRIANASARI, 039213657 (1996) UPAYA PELAKSANAAN KETENTUAN UPAH MINIMUM REGIONAL DALAM RANGKA PENERAPAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview

Text (ABSTRAK) KK Per 2188.96 Vit U(1996).pdf Download (74kB) | Preview

Abstract

Hubungan Industrial Pancasila yang merupakan landasan riil dalam melaksanakan hubungan industrial antara pelaku proses produksi yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah belum dihayati dan dilaksanakan secara konsekuen. Akibatnya banyak muncul ketidakpuasan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Dampak selanjutnya adalah timbul ketidakseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha yang langsung berkaitan dengan hubungan kerja mereka, yaitu ketidakharmonisan dan ketidakselarasan. Ketentuan tentang pengupahan belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan pekerja secara maksimal. Sistem pengupahan yang memakai komponen Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang berlaku pada masa Kabinet Juanda tidak lagi sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi makro maupun mikro, sehingga kaum pekerja tetap hidup di bawah garia kemiskinan. Hal ini sangatironis sekali ditengah program pemerintah untuk memasuki pasaran bebaa tahun 2000. Mekanisme perlindungan hukum yang sementara ini diterapkan oleh pemerintah yang hanya bersifat "sosiologicsl punishment" tidak lagi bisa dijadikan jaminan atas pelaksanaan hak pekerja (upah) dan kewajiban pengusaha (membayar upah) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terjadi karena pelanggaran terhadap upah tidak lagi dilakukan secara individual yang melibatkan satu perusahaan saja tapi sudah bersifat kolektif yang dilakukan hampir sebagian besar perusahaan yang ada.

Actions (login required)

View Item