MAZZAYA MAJDINA, 031311133230 (2017) SANKSI KEBIRI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FH. 04-17 Maj s abstrak.pdf Download (42kB) | Preview
	Text (fulltext) FH. 04-17 Maj s.pdf Restricted to Registered users only Download (826kB) | Request a copy

Abstract

4.1. Kesimpulan 1. Sanksi kebiri dilakukan dengan dua metode yakni kebiri fisik (Bedah kebiri) dan kebiri kimia, dalam Perppu kebiri menggunakan metode kebiri kimia berdasar Pasal 1 Perppu Kebiri yang merubah ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU No 35 Tahun 2014 yakni, “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Sanksi kebiri berkedudukan sebagai sanksi tindakan tetapi berdasarkan Pasal 2 Perppu Kebiri yang merubah ketentuan Pasal 81A ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 yakni, “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”, maka secara logisme aturan sanksi kebiri dalam Perppu kebiri mencerminkan kontradiksi dikarenakan penerapan sanksi kebiri kimia dalam Perppu kebiri diikuti juga dengan rehabilitasi. 2. Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual telah diberikan secara khusus oleh UU Perlindungan anak dikarenakan Perppu Kebiri tidak mengatur perlindungan hukum terhadap korban, dan Tujuan pemidanaan dalam Perppu kebiri tidak sesuai dengan Teori Relatif yang bersifat mendidik pelaku dan terkait jangka waktu terbatas suatu Perppu maka tujuan pemidanaan Perppu kebiri tidak dapat tercapai sepenuhnya. 4.2. Saran 1. Pemerintah Indonesia mensepakati kedudukan sanksi kebiri kimia dalam Perppu kebiri sebagai sanksi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perppu Kebiri yang merubah ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU No 35 Tahun 2014 yakni, “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Dengan demikian dalam penerapannya seharusnya sanksi tindakan kebiri kimia tidak perlu diikuti dengan rehabilitasi yang merupakan bentuk dari sanksi tindakan itu sendiri. 2. Tidak sesuainya tujuan pemidanaan dalam Perppu Kebiri dengan teori relatif dan terbatasnya jangka waktu Perppu Kebiri, maka pengaturan sanksi tindakan kebiri tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Dengan demikian seharusnya sanksi tindakan kebiri harus dihapuskan.

Actions (login required)

View Item