MUARA JUANSA, 031111081 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT DESA TERHADAP KEWENANGAN HAK ASAL-USUL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FH. 20-17 Jua p abstrak.pdf Download (122kB) | Preview
	Text (fulltext) FH. 20-17 Jua p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Desa merupakan sistem pemerintahan tertua di Indonesia, karena itu Negara haruslah mengakui dan menghormati sistem pemerintahan tersebut. Melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Negara mengakui dan mengakomodasi Pemerintahan Desa. Dalam peraturan tersebut pemerintahan desa dikenal dengan kewenangan hak asal-usul. Melalui kewenangan hak asal-usul negara juga mengenalkan bentuk perlindungan hukum dalam teknokrasi modern. Penelitian artikel ilmiah ini menggunakan Pendekatan Undang-undang (Statue Approach) dan pendekatan konsep (Conseptual Approach). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat Desa. Pendekatan Konsep dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa beserta tata pemerintahannya telah ada sejak dulu sebelum pemerintahan kolonial memerintah di Indonesia. Tata pemerintah desa tersebut dikenal dengan kewenangan hak asal-usul. Historis perkembangan kewenangan hak asal-usul desa mengikuti perencanaan pembangunan nasional pada masa itu. Pasca reformasi pemerintahan, ruang lingkup kewenangan hak asal-usul disesuaikan dengan sistem pemerintahan negara hukum yang berdemokrasi. UU 6/2014 mengatur bagaimana kewenangan berdasarkan hak asal-usul berkembang dalam sistem negara hukum yang berdemokrasi. UU 6/2014 telah mengatur adanya perlindungan hukum masyarakat desa dalam Pemerintahan Desa. UU 6/2014 mengamanatkan dibentuknya produk hukum lagi untuk mengatur dan memperjelas perlindungan hukum masyarakat desa. Kata Kunci: Hak Asal Usul Desa, Perlindungan hukum, Masyarakat Desa

Actions (login required)

View Item