KEVIN IQBAL RIZALDI, 031311133117 (2017) PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PT PERSERO DALAM PEMUTUSAN KONTRAK KERJA SAMA OPERASI (KSO) (STUDI KASUS PEMUTUSAN KONTRAK KERJA SAMA OPERASI OLEH PT PERTAMINA PERSERO). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FH. 29-17 Riz p abstrak.pdf Download (150kB) | Preview
	Text (fulltext) FH. 29-17 Riz p.pdf Restricted to Registered users only Download (731kB) | Request a copy

Abstract

Direksi merupakan organ Persero yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka melakukan kegiatan pengurusan Persero. Perbuatan hukum tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam dilihat dari sifatnya, yaitu perbuatan behereen dan perbuatan beschikking. Membuat suatu perikatan merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang dapat dilakukan Direksi Persero, contohnya adalah membuat kontrak Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak lain. Pertamina merupakan badan hukum dalam bentuk Persero dan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam bentuk perikatan kontrak KSO melalui Direksinya dengan dasar ketentuan Anggaran Dasar Pertamina dan peraturan perundangundangan. Perjalanan kontrak tidak selalu berakhir baik, terkadang ada yang berakhir dengan pemutusan kontrak. Akibat hukum dari pemutusan kontrak KSO adalah munculnya hak gugat dari pihak yang dirugikan sehingga membuat pihak lain wajib mempertanggungjawabkan pemutusan kontrak KSO tersebut. Kewenangan Direksi dalam memutus kontrak KSO pada dasarnya tergantung pada pembentukan kontrak tersebut apakah dalam lingkup perbuatan behereen atau perbuatan beschikking. Kata Kunci: Direksi Persero, Pertamina, Behereen, Beschikking, Kontrak Kerja Sama Operasi, Pemutusan Kontrak, Pertanggungjawaban.

Actions (login required)

View Item