RATNA MAYA PERMATASARI ANGGRAENI BASUKI, 031311133021 (2017) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BADAN USAHA PELAKSANA DALAM PRAKONTRAK KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FH. 40-17 Bas p abstrak.pdf Download (251kB) | Preview
	Text (fulltext) FH. 40-17 Bas p.pdf Restricted to Registered users only Download (953kB) | Request a copy

Abstract

Penulis membahas mengenai pemilihan mitra kerjasama dengan menganalisis syarat dan kriteria pemilihan mitra kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pengadaan infrastruktur yang dihentikannya tender peserta lelang secara sepihak. Pemilihan mitra kerjasama tersebut dilakukan dengan cara pelelangan umum cara ini dilakukan dengan mengumumkan seluas-luasnya pemberitahuan kepada calon mitrakerjasama tender. Dengan pemberhentian tata cara pelelangan tersebut maka dibutuhkannya suatu bentuk perlindungan hukum bagi peserta lelang yang dihentikan tendernya dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk kepentingan pihak yang dirugikan. Dalam penghentian suatu tender oleh pemerintah setelah dianalisa dibutuhkannya suatu regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi keduanya. Karena dalam hal ini tidak terdapat aturan atau regulasi yang mewadahi adanya penghentian ini maka dapat disebut pula terjadi kekosongan hukum dalam hal ini walaupun telah terdapat Peratuan Presiden yang telah ada yang mengatur namun tidak menjelaskan tentang hal ini. Dalam menjelaskan hal ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah normatif. Kata Kunci : Kerjasama penyediaan Infrastruktur, Pemilihan Mitra Kerjasama, Badan Usaha Pelaksana, Peraturan, Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Actions (login required)

View Item