NUR FARIDA TIAS WAHYUNINGSIH, 040016768 (2006) RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KOTA SURABAYA TAHUN 1997/1998-2003. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-wahyunings-2989-kkbkk-2-k.pdf Download (457kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-wahyunings-2989-c7306-r.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kesimpulan Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Retribusi IMB merupakan salah satu retribusi daerah yang sangat potensial untuk mendukung penerimaan PAD di Pemerintah Kota Surabaya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1999. Sebagai salah satu sumber penerimaan dalam PAD Kota Surabaya, retribusi IMB memberikan kontribusi rata-rata tiap tahunnya sebesar 5,08% terhadap PAD dan sebesar 1,95% terhadap pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan selama tahun 1997/1998 sampai 2003. Meskipun kontribusi retribusi IMB relatif kecil tetapi masih bisa memberikan andil dalam pembiayaan pembangunan di Kota Surabaya yang terus meningkat setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa retribusi IMB dapat membantu proses pembangunan daerah serta memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada masa Otonomi Daerah sekarang ini. 2. Selama tahun 1997/1998 sampai 2003 kecuali tahun 1998/1999, target dan realisasi penerimaan retribusi IMB terus meningkat setiap tahunnya dengan tingkat pencapaian rata-rata setiap tahunnya sebesar 114,24%. Penyumbang terbesar dalam penerimaan retribusi IMB di Kota Surabaya adalah dari jenis bangunan rumah tinggal. 3. Berdasarkan data dari Dinas Bangunan hingga kini masih ada 330 ribu bangunan yang masih belum memiliki IMB, ini berarti ada potensi yang belum dioptimalkan secara maksimal oleh Pemkot Surabaya, hal ini nampak pada masih banyaknya potensi-potensi yang belum terjangkau sedangkan sampai saat ini obyek sasaran retribusi yang dikenakan hanya terbatas pada rumah/bangunan baru yang ada di kota-kota dan perusahaan-perusahaan. Jadi pengenaan obyek retribusi IMB masih belum menyeluruh. 4. Indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran dari minimnya sosialisasi tentang IMB yaitu masih banyak dijumpai kegiatan pelanggaran pembangunan dan persoalan bangunan yang terjadi pada masyarakat, yaitu munculnya bangunan-bangunan liar di berbagai lokasi dan kawasan serta makin semaraknya sengketa antar tetangga, antar lingkungan. Kejadian¬-kejadian tersebut sering kita jumpai di Kota Surabaya dan akhirnya banyak terjadi penggusuran bangunan secara paksa oleh petugas Pamong Praja. 5. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Bangunan Kota Surabaya dalam upayanya untuk meningkatkan penerimaan retribusi IMB antara lain: a. Sarana dan prasarana serta perlengkapan atau peralatan operasional yang ada masih sangat terbatas; b. Database bangunan-bangunan yang belum ber-IMB belum ada demikian juga sistem pelayanan IMB masih menggunakan sistem manual; c. Tenaga penyuluh lapangan belum memiliki pendidikan khusus atau ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan serta keterbatasan jumlah personil yang bertugas di lapangan; d. Kurangnya informasi sosialisasi tentang IMB di kalangan masyarakat sehingga menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan arti penting dan manfaatnya memiliki IMB; e. Faktor lingkungan menyebabkan perilaku masyarakat menjadi malas untuk membayar retribusi IMB. Ditambah lagi peraturan perundang-undangan mengenai IMB yang tidak tegas sehingga masih terjadi penghindaran terhadap kewajiban untuk membayar retribusi IMB; f. Faktor ekonomi, mereka beranggapan bahwa biaya untuk mengurus IMB tergolong mahal. Penyebab masalah di atas dikarenakan kurangnya transparansi tarif retribusi IMB ke masyarakat. g. Pengurusan IMB yang memakan waktu lama dan birokrasi yang sulit. 6. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Bangunan Kota Surabaya untuk meminimalisasi kendala dan untuk meningkatkan penerimaan retribusi IMB antara lain: a. Melakukan pelatihan/ diklat/ ketrampilan yang diperlukan pegawai Dinas Bangunan setiap 6 bulan sekali; b. Memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi; c. Melakukan pelayanan secara terpadu di UPT guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh IMB; d. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Bangunan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan menerapkan ISO 9001:2000 terhadap proses pelayanan IMB; e. Melakukan pelayanan pengurusan IMB 1 hari selesai, khusus bangunan rumah tinggal; f. Upaya sosialisasi dengan menerbitkan buklet yang berisi tentang prosedur, waktu, dan biaya yang ditetapkan untuk pengurusan IMB; g. Menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan aparat Kelurahan dan Kecamatan untuk mengawasi dan memantau bangunan milik warganya. Di samping itu Petugas Dinas Bangunan dibantu dengan aparat Pamong Praja melaksanakan pemantauan dan pengawasan dengan cara mendata bangunan yang telah lama berdiri tapi belum mempunyai IMB dan kegiatan pendirian bangunan baru yang melanggar pekerjaan bangunan.

Actions (login required)

View Item