NADIA AMALIA IKRIMA, 031311133011 (2016) TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB DI PERUSAHAAN PENGGUNA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FH. 78-17 Ikr t abstrak.pdf Download (87kB) | Preview
	Text (fulltext) FH. 78-17 Ikr t.pdf Restricted to Registered users only Download (572kB) | Request a copy

Abstract

Hubungan hukum antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan Perusahaan Pengguna menggunakan perjanjian kerjasama, akan tetapi Perusahaan Pengguna tidak memiliki hubungan hukum dengan pekerja/buruh, melainkan pekerja/buruh hanya memiliki hubungan hukum dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran tata tertib di Perusahaan Pengguna, maka yang berwenang dalam memberikan sanksi kepada pekerja yang melakukan pelanggaran tersebut adalah Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja karena berdasarkan Pasal 1367 Burgerlijk Wetboek yang menyatakan bahwa “seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya“. Dan “majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya” selain itu, ketentuan pada Pasal 66 ayat (2) huruf c menyebutkan: "perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh”. Pemberian sanksi dapat berupa sanksi lisan maupun sanksi tertulis. Atas pemberian sanksi kepada pekerja/buruh tersebut maka mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ada di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 adalah Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Lembaga Arbitrase dan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan (Pengadilan Hubungan Industrial/Lembaga PPHI). Kata Kunci : Pekerja/Buruh, Outsourcing, Tata Tertib Perusahaan Pengguna

Actions (login required)

View Item