INTAN NOVIA PUTRI, 031211133095 (2017) KLAIM CINA TERHADAP TRADITIONAL FISHING GROUND ATAS LAUT CINA SELATAN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FH. 87-17 Put k abstrak.pdf Download (113kB) | Preview
	Text (fulltext) FH. 87-17 Put k.pdf Restricted to Registered users only Download (719kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini fokus pada penangkapan terhadap nelayan Cina oleh oleh kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Pemerintah RRC protes keras dengan tindakan penangkapan karena menganggap sebagai kawasan penangkapan ikan tradisional Cina. Padahal wilayah yang dijadikan tempat penangkapan ikan tersebut merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dari Indonesia. Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan untuk di jawab, yakni: 1) Apakah penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif sesuai dengan hak dan kewajiban suatu negara jika suatu negara tersebut berhadapan atau berhimpitan? 2) Apa Klaim traditional fishing ground oleh Cina terhadap laut Cina Selatan menurut peraturan laut internasional? Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta metode penelitian sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa hak yang negara pemilik Zona Ekonomi Eksklusif adalah hak berdaulat. Hak berdaulat adalah hak yang diberikan oleh hukum internasional bagi negara untuk mengkesplorasi dan mengekploitasi sumber daya alam. Sedangkan kewajiban adalah melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut. Sementara klaim traditional fishing ground terhadap laut Cina selatan, termasuk sebagian dari pulau Natuna ditinjau dari perspektif hukum laut Internasional yang dalam hal ini adalah United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982 tidak dapat dibenarkan. Selain karena tidak ada istilah traditional fishing ground dalam United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982, juga penangkapan ikan di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara harus berdasarkan izin negara pemilik Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Keyword: ZEE, traditional fishing ground, traditional fishing right.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 87-17 Put k
Uncontrolled Keywords:	ZEE, traditional fishing ground, traditional fishing right.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7340-7512 Commercial law > K7449-7460 Maritime law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM INTAN NOVIA PUTRI, 031211133095 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Enny Narwati, S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tatik Poedjijarti
Date Deposited:	19 Jul 2017 19:28
Last Modified:	19 Jul 2017 19:28
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/59178
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item