ZHAFRIN NUR AININA, 031311133187 (2017) KEDUDUKAN UTANG PAJAK DAN HAK BURUH DALAM KEPAILITAN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FH. 102-17 Ain k abstrak.pdf Download (63kB) | Preview
	Text (fulltext) FH. 102-17 Ain k.pdf Restricted to Registered users only Download (588kB) | Request a copy

Abstract

Dalam hal terjadi pailit, pemenuhan hak negara dalam hal perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan sesuai dengan Pasal 1137 KUH Perdata. Mengacu pada ketentuan di atas, hak negara untuk menerima pembayaran atas utang pajak adalah diprioritaskan dan negara diposisikan sebagai kreditor preferen. UU Perpajakan memberikan perlakuan khusus dan posisi yang lebih tinggi di mana utang pajak adalah yang pertama harus dibayar oleh debitor dan diikuti oleh kreditor separatis Di sisi lain,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pemenuhan hak-hak buruh diutamakan dalam hal terjadi kepailitan. UU Ketenagakerjaan telah memprioritaskan pemenuhan upah dan hak-hak lainnya dari buruh dan memposisikan tenaga kerja sebagai kreditor yang diberi hak istimewa oleh hukum. Namun, tidak ada pengaturan dalam UU Ketenagakerjaan yang menyatakan posisi hak-hak buruh sebagai kreditor preferen lebih tinggi dari kreditur separatis dalam hal terjadi pailit, seperti yang diatur dalam UU Perpajakan bahwa hak negara lebih diutamakan dari kreditor separatis dalam hal pembayaran pajak. Dari perbedaan tersebut berarti bahwa posisi kreditor preferen buruh lebih rendah dari posisi kreditor separatis dalam pemenuhan utang jika terjadi kepailitan. Pengaturan yang menyatakan bahwa utang pajak memiliki hak untuk mendahului dari hutang lain juga kurang tepat. Terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 / PUU-XI / 2013 memberikan perubahan pada posisi hak-hak buruh dalam hal terjadi pailit. Kata kunci: Kepailitan, Hutang Pajak, Hak Buruh

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 102-17 Ain k
Uncontrolled Keywords:	Kepailitan, Hutang Pajak, Hak Buruh
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1370-1395 Insolvency and bankruptcy. Creditors' rights K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1701-1841 Labor law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM ZHAFRIN NUR AININA, 031311133187 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor M. Hadi Subhan, Dr., S.H., C.N., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tatik Poedjijarti
Date Deposited:	20 Jul 2017 21:38
Last Modified:	20 Jul 2017 21:38
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/59298
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item