Suyanto, 040438749 (2007) ASPEK PERPAJAKAN TERHADAP TRANSAKSI BARANG DAN JASA YANG BERSIFAT REIMBURSABLE DAN PENGARUHYA PADA PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK TERUTANG DI PT PAL MARINE SERVICE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-suyanto-7549-a26507-k.pdf Download (355kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-suyanto-7549-a26507-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Dalam praktik pada perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran (marine service) terdapat proses bisnis atau transaksi sehari-hari yang melibatkan barang-barang atau jasa yang bersifat reimbursable dan harganya berfluktuatif, seperti pengisian bahan bakar minyak (BBM), dan pengadaan barang-barang consumables seperti air tawar dan meals, sesuai dengan perjanjian internasional di bidang pelayaran "Supple Time 89" tentang sewa kapal berdasarkan waktu (Time Charter), untuk item-item tertentu yang tidak bisa disediakan oleh perusahaan pelayaran maka item tersebut akan ganti dengan mekanisme reimbursement. Terhadap hal tersebut banyak perusahaan pelayaran yang masih belum jelas tentang aspek perpajakannya, sehingga tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang terjebak dan berakibat dikenakan pajak yang seharusnya dapat dihindari. Aspek perpajakan terhadap transaksi-transaksi reimbursement memang mengharuskan suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat kumulatif yaitu terdapat tiga pihak dalam pelaksanaan transaksi, adanya penggantian biaya dengan jumlah yang sama, dokumen transaksi atas nama penerima barang dan atau jasa. Jadi transaksi reimbursement merupakan penggantian biaya oleh penerima barang dan atau jasa atas biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemberi barang dan atau jasa dengan jumlah yang lama yang diperoleh pihak kedua dari pihak ketiga sepanjang dokumen transaksi tersebut atas nama pihak pertama. Pemahaman terhadap karakteristik suatu transaksi terutama yang bersifat reimbursable merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak terhadap transaksi-transaksi tersebut, sehingga perencanaan pajak tersebut dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat menghasilkan penghematan pajak yang optimal bagi suatu perusahaan.
Actions (login required)
View Item |