GALIH SETA LAZUARDHI, 031414253097 (2017) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Hibah Wasiat, Pajak, Perolehan Hak. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (full text) COVER GALIH.pdf Restricted to Registered users only until 9 August 2020. Download (1MB)

Abstract

Kontrak merupakan dokumen hukum yang berperan sebagai elemen penting dalam kerjasama antara berbagai pihak yang memiliki tujuan tertentu yang telah disepakati bersama khususnya dalam usaha jasa konstruksi. urgensi pengaturan kontrak adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan, hak dan kewajiban, agar berlangsung secara proporsional bagi para pihak. Dalam tahap pelaksanaan pembangunan apartemen melibatkan banyak pihak yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan berbagai macam kepentingan. Perbedaanperbedaan tujuan, pandangan, pendapat dari masing-masing pihak akan dapat menimbulkan konflik. Konflik tersebut harus segera diselesaikan dengan cara yang tepat untuk meminimalkan pengaruh buruk terhadap keberhasilan proyek khususnya pembangunan proyek apartemen yang dikenal memiliki kompleksitas yang tinggi dan rumit dan menimbulkan persepsi bahwa kedudukan antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa tidak proporsional Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang berlaku terkait dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 berikut peraturan-peraturan yang ada di bawahnya dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang beranjak dari pendapat para ahli hukum terkait dengan materi perikatan Hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa adalah sejajar dan sebagai mitra kerja, bukan sebagai penyelia. Kedudukan Badan Pengelola Gedung sebagai Pihak Ketiga ternyata dapat disimpangi dengan memberikan manfaat kepada Badan Pengelola Gedung dan menjadikan Pihak Ketiga terikat dalam suatu perjanjian yang dibuat antara Kontraktor dan Pemberi Tugas, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1317 BW. Apabila akibat hukum jika terjadi dari pelanggaran yang bersifat material adalah pemutusan hubungan kerja, sedangkan pelanggaran yang bersifat immaterial ditanggung oleh pihak yang melakukan wanprestasi, dapat berupa ganti rugi finansial atau bahkan tidak ada sama sekali.

Actions (login required)

View Item