HENRY KURNIA SETIAWAN, S.H., 031314253047 (2017) PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 111 AYAT (3) PERMENAGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (365kB) | Preview
	Text (full text) TESIS PERPUS FIX.pdf Restricted to Registered users only until 11 August 2020. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menceritakan tentang transfer Of Tanah Warisan Under The Ketentuan Pasal 111 ayat (3) PermenAgraria / Kepala Of The National Land Nomor 3 Of 1997. PPAT dan Notaris keduanya berwenang untuk mendaftarkan tanah sebagai warisan di Badan Pertanahan Nasional yang menjadi perbedaan adalah ketika Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan untuk membawa Sertifikat Warisan dan pembagian Akta Waris kesepakatan, maka permintaan berwenang Notaris untuk di bawah Peraturan 37 tahun 1998 Pasal 2 (2) Akta divisi Warisan Notaris tidak PPAT. Sementara itu, jika Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan dengan tidak membawa Surat Keterangan dari divisi Warisan dan Warisan Act kemudian menjadi resmi PPAT permoohonan karena ada kesepakatan antara ahli waris perkebunan masih menjadi Hak Bersama pembagian'nya harus dibuat oleh PPAT akta sesuai dengan 37 1998 yang ditulis dalam Pasal 2 ayat (2). Sebagai hasil dari notaris hukum dalam pembagian akta hak waris berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) PermenAgraria / Kepala BPN No 3, 1997, maka perbuatan tersebut mengikat dan jika digunakan sebagai bukti kekuatan bukti telah sempurna, karena notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan tanah, dan akta tentang pembagian warisan "dapat" dibuat dengan akta notaris. Ketentuan Pasal 111 ayat (3) PermenAgraria / Kepala BPN tentang kewenangan notaris divisi akta warisan, itu hanya diatur dan tidak memaksa

Actions (login required)

View Item