Emir Ahsanu Taqwim, S.H., M.Kn,., 031224253018 (2017) “PEMBERIAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM”. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (82kB) | Preview
	Text (full text) TESIS. Emir Ahsanu Taqwim, S.H., M.Kn,..compressed.pdf Restricted to Registered users only until 15 August 2020. Download (600kB)

Abstract

Penentuan lokasi pembangunan berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk maksimal 1 tahun. Sampai akhir 2014, masih banyak yang belum proses pembebasan lahan terus berlanjut. Dalam ketentuan transisi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan proses pembebasan lahan sedang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini diselesaikan dengan ketentuan sebelum berlakunya undang-undang ini, sedangkan pengadaan yang belum selesai lahan yang tersisa diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pengadaan Tanah set yang telah mencapai 75% dari total kebutuhan lahan proses pembebasan lahan dapat diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2015. perkembangan ditetapkan untuk pembebasan lahan diperpanjang oleh gubernur atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya.

Actions (login required)

View Item