ARTHUR STEVEN INDEY, S.H, 031414153016 (2017) PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN MAJELIS RAKYAT PAPUA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (368kB) | Preview
	Text (full text) Tesis Arthur (Perpus).pdf Restricted to Registered users only until 22 August 2020. Download (1MB)

Abstract

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Salah satu wewenang MRP adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Khusus yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Gubernur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menelaah wewenang MRP dalam memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap pembentukan Peraturan Daerah Khusus dan keabsahan Peraturan Daerah Khusus yang tidak memuat pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan konsep (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini yaitu bahwa wewenang MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus merupakan wewenang atributif yang sangat menentukan dalam pembentukan Perdasus. Selanjutnya dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Khusus seringkali DPRP dan Gubernur tidak mentaati dan konsisten melaksanakan ketentuan pembentukan Peraturna Daerah Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga mengenai keabsahan Perdasus yang dibentuk tanpa memuat pertimbangan dan persetujuan MRP adalah cacat prosedur dan cacat substansi

Actions (login required)

View Item