ZINDI SETIYA AFANDIA MAHASARI, S.H, 031514153031 (2017) KEWENANGAN PEMERINTAH UNTUK MEMBENTUK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KAITANNYA DENGAN KEKERASAN SEKSUAL. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (166kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT THP 07-17 Mah k.pdf Restricted to Registered users only until 28 August 2020. Download (900kB) | Request a copy

Abstract

Pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Jokowi menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perpu Nomor 1 Tahun 2016). Perpu ini lahir atas pertimbangan bahwa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Constitution Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komperehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kewenangan penetapan Perpu tersebut telah sesuai dengan Pedoman teknis maupun substantif pembentukan peraturan perundang-undangan, serta akibat hukum yang muncul atas diberlakukannya Perpu tersebut. Penyusunan penulisan penelitian ini digunakan dengan menggunakan metode penelitian hukum, mengingat ciri khas dan karakteristik ilmu hukum ialah sifatnya yang normatif. Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta-fakta hukum, pengumpulan bahan hukum, melakukan telaah atas isu hukum, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan yang terakhir memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun sehingga sesuai dengan karakter ilmu hukum yang sifatnya preskriptif dan terapan. Penelitian ini menemukan beberapa hal. Pertama, Wewenang Pembentukan Pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 oleh Presiden telah sesuai dengan ketentuan pembentukan Perpu yaitu “kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dan memprihatinkan” menurut penafsiran subyektif Presiden yang juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Kontitusi 138/PUU-VII/2009, dianggap sebagai “kegentingan yang memaksa”, artinya syarat substantif penerbitan Perpu telah terpenuhi. Kedua, dari sisi muatan, Perpu ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa yang dapat memuat sanksi pidana adalah undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketiga, Konsep penghukuman yang dimuat dalam Perpu ini berupa pemberian suntikan kebiri kimia (chemical castration) yang berakibat pada berkurangnya fungsi tubuh secara keseluruhan, bertentangan dengan konsep hak asasi manusia, sebagaimana dilindungi oleh Konstitusi, dalam Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat (1) dan (2), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28 I ayat (1) UUDNRI 1945. Namun demikian, berdasarkan kaidah pembentukannya, Perpu ini tetap berlaku sampai pada batas waktu persidangan DPR yang akan menentukan ditolak atau disahkannya suatu Perpu. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa norma yang terdapat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016, tetap mengikat secara umum ketika disahkan menjadi undang-undang (valid). Sehingga lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan eksekusi hukuman berupa kebiri kimia (chemical castration) tidak dapat menolak perintah daripada peraturan ini.

Actions (login required)

View Item