LALU ZIAD RAHMAN GHOZALI, 031311133215 (2017) SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (90kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH. 126-17 Gho s.pdf Restricted to Registered users only until 14 September 2020. Download (584kB) | Request a copy

Abstract

Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah instrumen hukum utama dalam melaksanakan pembangunan nasional di Indonesia. Eksistensi Garis-Garis Besar Haluan Negara sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Karena dianggap berhasil menjadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan nasional Garis- Garis Besar Haluan Negara rutin diterbitkan selama 5 (lima) tahun sekali pada zaman Orde Baru. Akibat amandemen terhadap UUD 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara tidak dapat diterbitkan kembali karena termasuk dalam materi amandemen. Pada tahun 2016 Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan pendapat yang ingin mengembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional. Sementara Indonesia sejak 2004 telah memiliki instrumen hukum yang sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Apabila Garis-Garis Besar Haluan Negara ingin diterbitkan kembali, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melampaui kewenangan yang dimiliki dan tidak terdapat kepastian hukum terhadap sistem perencanaan pembangunan nasional yang sudah ada.

Actions (login required)

View Item