MURNIAWATI PRISCILIA D. D., S.H., 031424153009 (2017) KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI ARBITRASE SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (127kB) | Preview
	Text (full text) KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN KONSUMEN MELALUI ARBITRASE SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UUPK.pdf Restricted to Registered users only until 18 September 2020. Download (1MB)

Abstract

BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang menjalankan fungsi arbitrase diharapkan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Putusan yang dihasilkan BPSK bersifat final dan binding, maka putusan BPSK tidak dapat diajukan upaya hukum kembali. Bertentangan dengan sifat putusan BPSK tersebut, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) membuka peluang pengajuan upaya keberatan di Pengadilan Negeri, yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 (Perma 01/2006), upaya keberatan dapat dilakukan hanya terhadap putusan arbitrase BPSK. Dalam arbitrase tidak dikenal mengenai upaya keberatan, putusan arbitrase hanya dapat dilakukan pembatalan dengan dasar alasan pembatalan yang limitatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (UU Arbitrase dan APS). Perma 01/2006 mengatur alasan keberatan sama dengan alasan pembatalan putusan arbitrase dalam UU Arbitrase dan APS. Kemudian membuka alasan lain di luar alasan pembatalan tersebut yang dapat digunakan sebagai dasar alasan upaya keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK. Tidak adanya konsistensi UUPK terhadap sifat putusan yang final dan binding, serta tidak selararnya UUPK dan UU Arbitrase dan APS mengenai upaya hukum terhadap putusan arbitrase BPSK, ini bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana dan prinsip pembatalan putusan arbitrase.

Actions (login required)

View Item