Jovita Damajanti, S.H (2017) WEWENANG NOTARIS DALAM MENERAPKAN SISTEM SELF ASSESSMENT ATAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 36 TAHUN 2008. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (123kB) | Preview
	Text (full text) TESIS FIX OK.pdf Restricted to Registered users only until 18 September 2020. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip dan hambatan dalam penerapan sistem self assessment atas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) oleh Notaris dan landasan yuridis wewenang Notaris dalam menerapkan sistem self assessment atas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 . Landasan yuridis wewenang Notaris terkait dengan penerapan sistem self assessment atas Pajak Penghasilan (PPh), selain tunduk pada Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris, juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016, tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas tanah dan/Atau Bangunan beserta perubahannya. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Melalui kedua pendekatan tersebut diatas, peneliti dapat meneliti prinsip-prinsip serta hambatan dalam penerapan sistem self assessmentdan landasan yuridis wewenang Notaris terkait dengan penerapan sistem self assessment dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap transaksi perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dihadapannya . Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hambatan ada pada tataran praktek, terutama masalah teknis pemungutan Pajak Penghasilan Wajib Pajak atas penghasilan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang dimulai saat Wajib Pajak melakukan penghitungan, penyetoran pajak dan saat dilakukannya penelitian atas setoran pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak dimana obyek berada, belum terbukanya data mengenai informasi zona tanah permeter oleh masyarakat umum, sebagai dasar pejabat pajak dalam menentukan nilai jual obyek pajak tanah dan/atau bangunan, sehingga berakibat timbulnya ketidak pastian dalam pengenaan pajak penghasilannya. Saran yang dapat diberikan melalui Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, terhadap Dirjen Pajak dan Pihak Pemerintah Daerah setempat, harus tanggap terhadap keluhan Notaris dan membenahi diri melalui peraturan perpajakan maupun peraturan daerah yang diterbitkannya, sehingga terjadi sinergi diantara keduanya. Dengan demikian pelayanan terhadap masyarakat menjadi semakin baik dan dengan kemudahan tersebut, diharapkan penerimaan negara pada sektor pajak penghasilan akan semakin meningkat.

Actions (login required)

View Item