PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SUHARTONO, 031414153060 (2016) PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (182kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT THD 07-17 Suh p.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research). Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam perkara pidana yang diancam hukum itu adalah perbuatan yang memiliki unsur kesalahan didalamnya dan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara tidak pantas untuk dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut. di dalam penjelasan pasal 4UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, merujuk pada pasal 2 UU 31/1999 serta penjelasannya, antara lain diketahui bahwa unsur dapat merugikan negara dalam tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian, suatu perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagai korupsi. Relevansi atau hubungan antara pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (terhadap pelaku) dijelaskan dalam pasal 4 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penjelasannya. Pengembalian uang atau kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THD 07/17 Suh p
Uncontrolled Keywords: Pengembalian Kerugian Negara, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM
SUHARTONO, 031414153060UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorNur Basuki Minarno, Prof. Dr. , S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: sugiati
Date Deposited: 19 Sep 2017 23:49
Last Modified: 19 Sep 2017 23:49
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/61637
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item