LUFFITA ALFIANTI, S.H., 031514153050 (2017) UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (88kB) | Preview
	Text (full text) LUFFITA ALFIANTI, S.H. – 031514153050 – TESIS.pdf Restricted to Registered users only until 22 September 2020. Download (571kB)

Abstract

Minuman beralkohol tradisional merupakan minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Produksi minuman beralkohol tradisional di masyarakat semakin menimbulkan kekhawatiran. Banyak masyarakat yang menjadi korban akibat mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional yang tidak layak untuk dikonsumsi. Saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara tegas mengenai kewenangan untuk pengendalian produksi minuman beralkohol tradisional, sehingga perlu dianalisis tentang instansi yang berwenang dalam pengendalian produksi minuman beralkohol tradisional dengan melakukan penafsiran secara sistematis dan perluasan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/MIND/ PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Disamping itu, penyusun juga mengkaji tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengendalian produksi minuman beralkohol tradisional. Sesuai penafsiran secara sistematis dan perluasan terhadap peraturan di atas, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam perizinan produksi minuman beralkohol tradisional, namun sampai saat ini belum ada pengaturan mengenai pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah terhadap perizinan produksi minuman beralkohol tradisional. Di sisi lain, pemerintah daerah berwenang melakukan pengendalian peredaran minuman beralkohol tradisional dengan menerapkan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang melanggar izin usaha dengan menjual minuman beralkohol tradisional. Kata Kunci: Minuman Beralkohol Tradisional, Kewenangan Pemerintah Daerah, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Actions (login required)

View Item