DISINKRONISASI KTUN FIKTIF NEGATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT Repository

DISINKRONISASI KTUN FIKTIF NEGATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT

EMMY WULANDARI, S.H., 031424153006 (2017) DISINKRONISASI KTUN FIKTIF NEGATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview

Text (abstrak)
abstrak.pdf
Download (36kB) | Preview

Text (full text)
TESIS EMMY.pdf
Restricted to Registered users only until 22 September 2020.
Download (1MB)

Abstract

Salah satu bentuk tindak pemerintahan adalah dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam proses pembentukan dan pelaksanaan dari keputusan itu pemerintah harus benar-benar hati-hati dalam bertindak, karena apabila terjadi kesalahan yang merugikan masyarakat, maka dapat timbul tanggung gugat pemerintah. Dengan pemerintahan yang baik diharapkan tercapai perbaikan di segala bidang, terutama dalam bidang pemerintahan. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya harus bertindak secara tepat dan cermat. Pemerintah juga harus berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan atau dalam membuat peraturan. Sikap diam atau abainya Badan dan/atau Pejabat pemerintahan terhadap permohonan badan atau seseorang dianggap telah mengeluarkan keputusan. Kompetensi PTUN yang baru lainnya terhadap keputusan Badan atau Pejabat pemerintahan yaitu Upaya Administrasi

Item Type:

Thesis (Thesis)

Additional Information:

KKB KK-2 THP 13/17 Wul d

Uncontrolled Keywords:

Keputusan, Tindak Pemerintahan, Perlindungan Hukum, Fiktif Negatif, Fiktif Positif

Subjects:

K Law

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Pemerintahan

Creators: