MIRZANTIO ERDINANDA, 031514153040 (2017) HAK TERDAKWA ATAU PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN ALAT BUKTI KEMBALI DALAM UPAYA HUKUM BANDING. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (543kB) | Preview
	Text (full text) TESIS.pdf Restricted to Registered users only until 25 September 2020. Download (1MB)

Abstract

Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil, sebagai aturan permainan dalam melaksanakannya Hukum Acara Pidana harus bersifat formil, resmi, strict, fixed, correct, pasti, tidak boleh disimpangi dan bersifat imperatif (memaksa). Konsekuensi dari sifat Hukum Acara Pidana tersebut maka pengaturannya seharusnya juga bersifat yang sama sehingga dapat terjaminnya prosedur yang secara pasti dan tidak memihak. KUHAP tidaklah mengatur secara tegas perihal pengajuan alat bukti kembali di tingkat banding, sehingga pengajuan kembali atas alat bukti di pemeriksaan banding adalah sangat logis mengingat memiliki peran besar dalam pengungkapan fakta-fakta di tingkat Judex Factie sehingga dapat diperoleh kebenaran materiil. Pengajuan kembali atas alat bukti ini tidak hanya menyangkut pada alat bukti yang pernah diajukan namun juga mencakup alat bukti yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri adapun peluang yang dapat digunakan oleh Terdakwa atau Penuntut Umum untuk mengajukan alat bukti kembali di tingkat banding adalah : 1. Mendengar Langsung Pihak Yang Dianggap Perlu (Pasal 238 ayat (4) KUHAP) 2. Pemeriksaan Tambahan (Pasal 240 ayat (1) KUHAP)

Actions (login required)

View Item