RR. KRISANTI PASCANINGTYAS, S.H., 031514253077 (2017) PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH HAK KOMUNAL MENURUT HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text abstrak.pdf Download (722kB) | Preview
Preview	Text LP (2).pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (722kB) | Preview
Preview	Text (full text) LP (2).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Dalam pengaturan hukum pertanahan di Indonesia diatur mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat. Hak komunal baru dikenal dengan adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Peraturan yang diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat hukum adat, justru menimbulkan konflik norma. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan sertipikat hak komunal sebagai pengakuan dan penghormatan kepada masyarakat hukum adat di Papua Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak komunal dapat didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah. Selain itu, tanah tersebut dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau investor dengan diberikan Hak Guna Usaha maupun Hak Guna Bangunan. Dengan hal ini perlu dikaji lebih lanjut mengenai pemberian sertipikat hak komunal menurut hukum pertanahan di Indonesia dan Hak Guna Usaha diatas tanah hak komunal menurut hukum pertanahan di Indonesia.

Actions (login required)

View Item