KEPASTIAN HUKUM TANAH ASET DESA YANG DIPEROLEH DARI REKLAMASI PANTAI Repository

KEPASTIAN HUKUM TANAH ASET DESA YANG DIPEROLEH DARI REKLAMASI PANTAI

HUSNUL MUNFARID, S.H., 031424253041 (2017) KEPASTIAN HUKUM TANAH ASET DESA YANG DIPEROLEH DARI REKLAMASI PANTAI. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview

Text (abstrak)
abstrak.pdf
Download (181kB) | Preview

Text (full text)
Husnul Munfarid, S.H..pdf
Restricted to Registered users only until 4 October 2020.
Download (1MB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Kepastian Hukum Tanah Aset Desa Yang Diperoleh Dari Reklamasi Pantai” dengan 2 (dua) pokok rumusan maslah yaitu: (1)Keabsahan tanah aset desa yang diperoleh dari reklamasi pantai; (2) Upaya hukum tanah aset desa yang diperoleh dari reklamasi pantai. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, pendekatan Konseptual (conceptual approach), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini, dan studi kasus (case study) digunakan untuk menelaah dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan tanah aset desa yang di peroleh dari reklamasi pantai terkait dengan kedudukan hukum dari tanah tersebut. Hasil penelitian dalam tesis ini menjawab bahwa keabsahan tanah aset desa yang diperoleh dari reklmasi pantai harus memenuhi unsur keabsahan tindakan pemerintah desa dalam melakukan perbuatan hukum reklamasi pantai yakni meliputi aspek kewenangan, prosedur, substansi. Selain itu pelaksanaan reklamasi pantai oleh pemerintah desa juga harus memenuhi prosedur reklamasi yang sah meliputi; perencanaan reklamasi, perizinan reklamasi, pelaksanaan reklamasi dan monitoring dan evaluasi sehingga tanah hasil reklamasi yang dilakukan oleh desa tersebut sah. Terhadap tanah aset desa yang diperoleh dari reklamasi pantai tersebut dilakukan pendaftaran hak atas tanah sebagai upaya hukum untuk tercapainya kepastian hukun tanah aset desa tersebut, selanjutnya pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan terhadap tanah tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksana lainya

Item Type:

Thesis (Thesis)

Additional Information:

KKB KK-2 TMK 61/17 Mun k

Uncontrolled Keywords:

Aset Desa, Tanah, Reklamasi pantai.

Subjects:

K Law

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan

Creators: