I PUTU AGUS PERMATA GIRI, S.H., 031514253013 (2017) PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA BERSAMA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 DITINJAU DARI PRINSIPPRINSIP PERJANJIAN PERKAWINAN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.compressed.pdf Download (100kB) | Preview
	Text (full text) TESIS GIRI.pdf Restricted to Registered users only until 4 October 2020. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Perjanjian Pemisahan Harta Bersama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 ditinjau dari Prinsip-Prinsip Perjanjian Perkawinan”. Isu hukum yang dibahas dalam tesis ini yaitu: ratio legis perjanjian pemisahan harta bersama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, dan akibat hukum perjanjian pemisahan harta bersama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 yang tidak dibuat dengan akta Notaris. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat normatif dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah ratio legis dari pengaturan perjanjian pemisahan harta bersama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 adalah untuk menjamin kepastian hukum karena sifat akta Notaris yang memiliki pembuktian yang sempurna. Akibat hukum jika perjanjian tersebut tidak dibuat dengan akta Notaris adalah tetap memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas lex superior derogat legi inferior, maka ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengesampingkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015. Hendaknya segera dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 untuk menghindari konflik norma yang terjadi.

Actions (login required)

View Item