HAK KOMUNAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN Repository

HAK KOMUNAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN

DARUJAT ZULFIKAR KOSIM, S.H., 031424253057 (2017) HAK KOMUNAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview

Text (abstrak)
abstrak.pdf
Download (17kB) | Preview

Other (full text)
TESIS DARUJAT ZULFIKAR KOSIM 031424253057.PDF
Restricted to Registered users only until 5 October 2020.
Download (1MB)

Abstract

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu menyebutkan tentang adanya penerbitan sertipikat. Mengingat terhadap Hak Atas Tanah merupakan objek jaminan kebendaan dan apakah hak komunal atas tanah yang dijadikan objek pendaftaran tanah diikuti dengan dengan bukti hak yang memenuhi syarat publisitas dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan yaitu menelaah, memahami hierarki dan asas-asas dalam berbagai peraturan perundang-undangan (statute approach) yang berkaitan erat dengan isu hukum yang dihadapi serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum sebagai acuan bagi penulis untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan isu hukum, bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan tentang bahan hukum primer dan juga hal-hal yang menyangkut isi bahan hukum primer, antara lain berbagai buku, jurnal hukum dan sumber-sumber dari internet serta bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat memungkinkan untuk dapat dialihkan namun di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan bahwa hak komunal atas tanah tidak termasuk sebagai objek pembebanan hak tanggungan. Penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 harus mengatur tegas mengenai peralihannya agar semakin terjaminnya kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak komunal

Item Type:

Thesis (Thesis)

Additional Information:

KKB KK-2 TMK 86/17 Kos h

Uncontrolled Keywords:

Hak Komunal, Serpikat, Hak Tanggungan

Subjects:

K Law

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan

Creators: