CAHYANI NASTITI SOELCHAN, S.H, 031514253048 (2017) KARAKTERISTIK RUMAH SUSUN SEBAGAI OBYEK PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (490kB) | Preview
	Text (full text) tesis cahyani..pdf Restricted to Registered users only until 6 October 2020. Download (1MB)

Abstract

Proses jual beli rumah susun yang belum selesai pembangunannya dapat dilakukan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (disingkat PPJB) yang harus memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (2) Undangundang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun (disingkat UURS). Persyaratan-persyaratan tersebut merupakan ciri khas atau karakter dari suatu PPJB rumah susun karena untuk sahnya suatu PPJB rumah susun, selain harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya suatu perjanjian, juga harus memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam pasal – pasal dalam UURS tersebut. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada karakteristik 2 (dua) persyaratan teknis yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (2) tersebut yaitu ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum serta keterbangunan 20% (duapuluh persen) rumah susun serta akibat hukum terhadap PPJB yang dibuat tidak sesuai dengan UURS yang dilihat dari aspek administrasi, aspek keperdataan, dan aspek pidana. Penelitian yang dipakai dalam tesis ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan bentuk pendekatan peraturan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil penelitian dengan metode tersebut diatas maka karakteristik Prasarana, Sarana dan Utilitas umum telah diatur dalam Peraturan Pelaksana Prasarana, Sarana dan Utilitas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 serta Peraturan Daerah Kota Surabaya yang ditindak lanjuti melalui Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 14 Tahun 2016. Sedangkan karakteristik keterbangunan 20% (duapuluh persen) dilihat dari Rancangan Anggaran Biaya (RAB) proyek rumah susun tersebut. Apabila suatu proyek telah menghabiskan biaya 20% (duapuluh persen) dari total nilai keseluruhan proyek tersebut, maka keterbangunan proyek sudah mencapai tahap 20% (duapuluh persen). Dan berdasar analisa dari ketiga aspek hukum yaitu aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata, dan aspek hukum pidana, akibat hukum terhadap PPJB yang tidak sesuai dengan UURS adalah batal demi hukum.

Actions (login required)

View Item