VINA CHRISTINA BUMI, S.H., 031424253038 (2017) EKSISTENSI SULTANAAT GROND PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
	Text (full text) TESIS PERPUS VINA.compressed.pdf Restricted to Registered users only until 6 October 2020. Download (2MB)

Abstract

Pada tahun 2012, Keistimewaan Yogyakarta sebagai daerah istimewa semakin dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan 5 (lima) kewenangan istimewa yang dimiliki DIY, salah satunya dalam bidang Pertanahan.Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada intinya diatur bahwa dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. Tesis ini meneliti tentangkeabsahan penguasaan tanah sultanaat grond oleh Kasultanan Yogyakarta serta akibat hukum peralihan hak atas tanah sultanaat grond melalui jual beli. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual dan study kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan isu hukum, serta bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan tentang bahan hukum primer dan juga hal-hal yang menyangkut isi bahan hukum primer, antara lain berbagai buku dan karya ilmiah para sarjana. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kasultanan Yogyakarta memiliki keabsahan kewenangan penguasaan tanah sultanaat grond. Melalui Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah terjadi atribusi kewenangan, yakni wewenang baru yang diberikan undang-undang kepada kasultanan untuk mengelola dan memanfaatkan tanah sultanaat grond. Akibat hukum peralihan hak atas tanah sultanaat grond melalui jual beli oleh pihak yang tidak memiliki surat kekancingan atau hak magersari diatasnya adalah batal demi hukum.

Actions (login required)

View Item