NURINA PUTRI PARAMITA, S.H., 031424253031 (2017) PEMILIKAN RUMAH TINGGAL/HUNIAN BAGI ORANG ASING DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (full text) cover nurina.pdf Restricted to Registered users only until 6 October 2020. Download (1MB)

Abstract

Pentingnya rumah tinggal atau hunian bagi kelangsungan hidup manusia mengakibatkan permintaan akan rumah tinggal atau hunian di Indonesia kian hari makin meningkat, hal ini berhubungan dengan laju pertumbuhan penduduk dan diperbolehkannya orang asing memiliki rumah tinggal atau hunian di Indonesia. Hal ini sangat meresahkan karena masyarakat Indonesia yang berekonomi lemah tentunya akan semakin sulit mendapatkan rumah tinggal atau hunian yang layak Indonesia, terlebih lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Bagi Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia tidak diatur jumlah pemilikan rumah tinggal atau hunian bagi orang asing yang menetap di Indonesia dan terdapat perluasan karakteristik mengenai arti orang asing yang dapat memiliki rumah tinggal atau hunian di Indonesia, yaitu bermanfaat, berinvestasi, bekerja dan berusaha. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini orang asing dapat lebih mudah memiliki rumah tinggal atau hunian apabila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 yang mana telah dirubah dan dicabut. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 dianggap perlu dirubah agar makin banyak orang asing yang berinvestasi maupun bekerja di Indonesia. Metode penelitian yang dgunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah, memahami hierarkhi dan asas-asas dalam berbagai peraturan perundangundangan yang berkaitan erat dengan isu hukum yang dihadapi serta pendekatan konseptual yaitu dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hokum sebagai sumber penulis untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum Primer yang terdiri atas peraturan perundang – undangan yang berkaitan erat dengan isu hukum, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur, hasil penelitian yang berkaitan denga isu hukum yang dibahas, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri atas artikel, internet, kamus hukum dan kamus lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 membuat karakteristik bagi orang asing yang memiliki rumah tinggal atau hunian di Indonesia mengalami perluasan dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya dan pembatasan pemilikan rumah tinggal bagi orang asing tidak sama dengan batasan yang berlaku bagi warganegara Indonesia.

Actions (login required)

View Item