FORCE MAJEURE DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Repository

FORCE MAJEURE DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

AGNIS JUISTITYAS, S.H., 031414253074 (2017) FORCE MAJEURE DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview

Text (abstrak)
abstrak.pdf
Download (1MB) | Preview

Text (full text)
1. Cover agnis.pdf
Restricted to Registered users only until 10 October 2020.
Download (2MB)

Abstract

Perjanjian pengadaan barang/jasa pada dasarnya lahir dari pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak yang harus dipatuhi berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, Dalam pelaksanaan pemenuhan kontrak dapat terjadi hambatan karena sesuatu keadaan yang dialami oleh penyedia barang/jasa yang berada di luar kekuasaannya dan tidak dapat diperkirakan sebelumya, sehingga penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Terkait kegagalan kontrak, dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak/perjanjian. Beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontrak, meliputi : Wanprestasi, Overmacht ( force majeure, daya paksa ), Keadaan Sulit ( hardship ). Persoalannya, bagaimanakah cara penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa dimana penyedia barang/jasa mengalami keadaan force majeure tetapi tidak dapat membuktikan kondisinya tersebut sehingga pejabat yang berwenang tidak dapat mengeluarkan salinan pernyataan keadaan kahar. Penentuan keadaan kahar sangat penting bagi Penyedia Barang/Jasa mengingat jika penyedia barang/jasa terlambat atau tidak dapat memenuhi kewajiban dalam kontrak maka pengguna barang/jasa akan memutus kontrak secara sepihak dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyediaan barang/jasa pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah. Apabila penyelesaian perselisihan melalui musyawarah belum dapat menyelesaikan masalah antara Penyedia Barang/Jasa dengan Pengguna Barang / Jasa maka dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Item Type:

Thesis (Thesis)

Additional Information:

KKB KK-2 TMK 143/17 Jui f

Uncontrolled Keywords:

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keadaan Kahar, Keadaan Sulit

Subjects:

K Law

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan

Creators: