ATINDRIYA HASTUNGKARA, S.H, 031514253017 (2017) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM HAL PERBEDAAN LUAS TANAH FAKTUAL DENGAN SURAT UKUR PADA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (44kB) | Preview
	Text (full text) TESIS PERPUS ATIN.compressed.pdf Restricted to Registered users only until 12 October 2020. Download (570kB)

Abstract

Penelitian berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Perbedaan Luas Tanah Faktual Dengan Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dari hasil penelitian diperoleh suatu jawaban bahwa selain mempunyai fungsi untuk menerangkan mengenai letak, batas dan luas suatu bidang tanah atau satuan rumah susun, surat ukur juga mempunyai fungsi jika terdapat perubahan atau kesalahan teknis mengenai data fisik suatu bidang tanah, maka Kantor Pertanahan akan memperbaikinya serta dilakukan perubahan dengan data yang baru, untuk kemudian dilakukan pemeliharan data. Perlindungan hukum yang diberikan, mengacu pada kasus atas penyalahgunaan pemerintah karena adanya kelalaian pada saat pengukuran luas bidang tanah yang menyebabbkan perbedaan pada surat ukur dan luas tanah faktualnya, bentuk perlindungan hukumnya adalah preventif yang mana subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya atau keberatannya guna mencegah terjadinya sengketa. Akibat dari kesalahan tersebut maka dapat digugat dengan tanggung gugat pribadi karena berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun public service

Actions (login required)

View Item