ANY SETIANINGRUM, 091217077307 (2017) PENGUATAN SISTEM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS MAQASHID SYARIAH, DI KOTA BEKASI, JAWA BARAT. Disertasi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (65kB) | Preview
	Text (full text) TESIS.compressed.pdf Restricted to Registered users only until 17 October 2020. Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan utama penelitian adalah menemukan format kebijakan yang dapat memperkuat sistem kebijakan pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kota Bekasi, berbasis maqashid syariah. Universalitas nilai-nilai maqashid syariah merupakan instrumen dalam merancang kebijakan ekonomi sesuai kebutuhan manusia terkini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga metode, yakni analisis sejarah, studi kasus dan Analytic Network Process (ANP). Hasil analisis sejarah keuangan pemerintahan Islam menunjukkan, adanya Baitul Maal yang mengelola kewajiban berzakat, peran sektor sosial melalui infak, shadaqah dan wakaf, serta larangan riba, beserta keunikan keseluruhan konsep fiskal Islam mampu merefleksikan pertumbuhan ekonomi, keadilan distribusi, partisipasi sekaligus tingkat keimanan masyarakat. Implikasi dari konsep fiskal Islam tersebut selanjutnya dapat menekan penyimpangan sekaligus menciptakan standar prioritas belanja yang lebih substantif. Sistem fiskal Islam pada akhirnya mampu meminimalkan ketergantungan pada pajak. Hasil penelitian studi kasus menunjukkan bahwa regulasi yang ada tentang pengelolaan zakat, UU No. 23/2011, Perda Kota Bekasi No 2/2008 dan UU otonomi daerah No. 32/2004, memberikan peluang terhadap harta agama, baik zakat maupun non zakat, untuk memperkuat sistem yang sudah ada. Filosofi dan pola keuangan pemerintahan Islam dengan dukungan regulasi tersebut dapat diberdayakan untuk menyusun formulasi kebijakan ideal melalui metode ANP. Berdasarkan hasil pengolahan ANP, formulasi kebijakan pendapatan dan belanja ideal Kota Bekasi secara garis besar adalah sinergi sumber pendapatan yang berasal dari APBD eksisting, harta agama, kekayaan publik dan SDA yang dikelola sesuai syariah, beserta mekanisme yang mengharuskan adanya sumber dan alokasi khusus untuk fakir miskin, keterkaitan sumber pendapatan dan alokasinya, pemisahan sumber halal & haram, insentif pada kegiatan pertanian yang mengandung teknologi dan penciptaan lapangan kerja, serta penerapan prioritas belanja berbasis tingkat kemaslahatan yakni berturut-turut kebutuhan dasar, infrastruktur, UMKM, gaji pegawai dan gedung perkantoran.

Actions (login required)

View Item