SURYA RIMBA PERKASA, 031311133002 (2017) PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
FH.158.17 . Per.p - ABSTRAK.pdf Download (674kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
FH.158.17 . Per.p - SEC.pdf Restricted to Registered users only until 19 October 2020. Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada adalah suatu amanat dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimana pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada dipersiapkan untuk menangani sengketa hasil Pilkada dimana Pilkada ini akan dilakukan secara serentak di Indonesia. Dalam melakukan pembentukan Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada, dilakukan perbandingan dari beberapa negara yang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada di Badan Peradilan Khusus, di Mahkamah Kosntitusi dan di Lembaga Non - Peradilan yang menjadi acuan untuk pembentukan Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada di Indonesia. Metode pendekaran untuk meneliti kasus ini adalah Pendekatan Perundang – undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Penelitian ini menganalisis tentang bentuk dari Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada dan menganalisis dari negara lain yang telah memiliki Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada sebagai acuan bentuk Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada di Indonesia.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK2 FH.158/17 Per p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Badan peradilan khusus, pilkada, badan peradilan khusus sengketa hasil pilkada, badan peradilan khusus di negara lain, bentuk peradilan khusus sengketa hasil pilkada | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mr Binkol1 1 | ||||||
Date Deposited: | 27 Dec 2017 21:50 | ||||||
Last Modified: | 17 Jan 2018 21:44 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/64302 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |