IZZI ZYA HARIYADI NIM, 031311133243 (2017) TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.161.17 . Har.t - ABSTRAK.pdf Download (142kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FH.161.17 . Har.t - SEC.pdf Restricted to Registered users only until 19 October 2020. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Judul skripsi ini “Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak yang Berkoflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps)”, yang dilandaskan pada tipe penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sesungguhnya telah mengatur mengenai perlindungan Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU tersebut terdapat pengaturan mengenai hak anak, perlindungan hukum, serta pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benarbenar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Terkait Anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika yang dilakukan Anak dalam perspektif perlindungan Anak yang berkonflik dengan hukum UU No. 35 tahun 2014 sudah mengatur terkait sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan dilakukannya upaya diversi guna mengambalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan yang dilakukan anak, dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Sementara itu dalam pasal 85 UU SPPA bahwa anak yang dijatuhi penjara ditempatkan di LPKA. Namun pada kenyataannya masih ada anak yang mendapat hukuman pemidanaan ditempatkan tidak di LPKA. Juga sebagai penyalahguna dapat direhabilitasi bukan di tempatkan di Lapas Narkotika. Mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka wajib bagi Negara untuk mengimplementasikan prinsip Konvensi Hak Anak salah satunya yaitu (The Best Interest Of The Child).

Actions (login required)

View Item