PRAMUDIYO WICAKSONO, 030911124 (2017) PERSEKONGKOLAN TENDER KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NIK SECARA NASIONAL ( KTP ELEKTRONIK)(Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor Perkara 3/KPPU-L/2012). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.181.17 . Wic.p - ABSTRAK.pdf Download (98kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FH.181.17 . Wic.p - SEC.pdf Restricted to Registered users only until 20 October 2020. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementrian/lembaga/institusi/ lainnya yang proses dimulainya dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah meskipun prosedurnya telah diatur secara ketat tetap saja dapat terjadi persekongkolan tender baik secara vertikal maupun horizontal. Persekongkolan tender KTP Elektronik merupakan salah satu kasus persekongkolan tender yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Persekongkolan tender KTP Elektronik sebagaimana yang tertuang dalam putusan KPPU Nomor 3/KPPU-L/2012 terdapat indikasi-indikasi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Astragraphia dengan konsorsium PNRI dan persekongkolan vertikal antara PT Astragraphia dan konsorsium PNRI dengan panitia tender KTP Elektronik.

Actions (login required)

View Item