MUHAMMAD TAAJUL ARIFIEN, 031111164 (2017) PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA BAGI TEMPAT USAHA ANTARA PEMERINTAH DENGAN INVESTOR (STUDI KASUS TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PT. BINTANG OSO WILANGON). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.208.17 . Ari.p - ABSTRAK.pdf Download (564kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FH.208.17 . Ari.p - SEC.pdf Restricted to Registered users only until 20 October 2020. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kerjasama merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Dan kerjasama itu akan timbul ketika seseorang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan kesadaran terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya. Dan banyak lagi dalam setiap aspek yang membutuhkan kerjasama, tidak cukup privat dengan privat. Salah satunya juga bisa privat dengan publik atau dalam hal ini perorangan dengan lembaga pemerintah. Kontrak dengan pemerintah biasa dikenal dengan istilah government contract atau kontrak pemerintah. Kontak pemerintah ada yang bersifat pengadaan dan non-pengadaan. Pemerintah melakukan pemanfaatan lembaga hukum perdata karena masyarakat sejak dulu sudah terbiasa dengan hukum perdata. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya selaku pemerintah dengan memanfaatkan instrumen perdata dapat mempermudah dan efisien dalam mencapai tujuan pemerintahan. Dengan memanfaatkan lembaga-lembaga keperdataan

Actions (login required)

View Item